JAKARTA SELATAN -- Rencana new normal atau pelonggaran aktivitas pascapembatasan sosial berskala bersar (PSBB) DKI Jakarta perlu ditunda.
Alasannya sederhana, Jakarta masih menjadi zona merah penyebaran COVID-19. Pendapat ini disampaikan pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, saat dihubungi Ayojakarta, Senin (1/6/2020).
Menurut Trubus, berpotensi terjadi lonjakan kasus positif di Ibu Kota jika new normal diterapkan saat angka penularan masih tinggi.
"Misalnya diberlakukan new normal, tentu ini akan jadi persoalan atau dikhawatirkan menjadi klaster baru atau gelombang kedua dari COVID-19," kata Trubus.
New normal butuh kajian mendalam sebelum diterapkan. Trubus mencontohkan kebijakan new normal di Korea Selatan yang malah menimbulkan klaster baru penyebaran virus corona.
AYO BACA : Penambahan Kasus Baru Masih di Atas 100, 1 Juni 2020 Positif COVID-19 di Jakarta 7.383 Orang
"Kalau ini tidak ditangani dengan baik, new normal banyak yang gagal. Korea Selatan gagal, ada beberapa negara yang gagal, sementara kita merujuk ke Korea Selatan. Kalau sampai gagal, mengulang dari nol lagi," ungkapnya.
Kebijakan PSBB selama ini akan sia-sia jika kembali terjadi lonjakan kasus akibat new normal. Trubus meminta agar penerapan new normal ditunda sampai kondisi benar-benar aman.
"Jakarta ini perlu waspada, jangan sampai lonjakan eksponensial terjadi lagi. Kalau naik tajam lagi, PSBB selama ini seolah menjadi sia-sia. Jadi harus ditunda sampai kondisi benar-benar aman" ujarnya.
Penerapan kebijakan new normal, kata Trubus, bisa dilakukan di wilayah berstatus zona kuning (cukup berat) dan hijau (bebas COVID-19). Aktivitas perekonomian di wilayah ini bisa berjalan kembali walau dengan protokol kesehatan yang ketat.
"Kalau yang daerah kuning boleh menerapkan new normal dengan protokol kesehatan yang ketat. Yang daerah kuning ini juga perlu waspada, jangan sampai jadi merah atau ada peningkatan kasus," katanya.
"Untuk daerah hijau, bisa beraktivitas normal supaya aktivitas perekonomian tetap jalan. Ini kan masalahnya pertumbuhan ekonomi ada di titik yang mengkhawatirkan," ujar Trubus.
